22motomoto.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berjumpa dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Mr Kevin Jeffery Burnett di gedung MPR RI, Jakarta ini hari. Pada tatap muka itu diulas berkenaan gagasan investasi Selandia Baru dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bamsoet menghargai minat Selandia Baru untuk melakukan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut dia, ini menjawab beragam kekuatiran yang dirasa Duta Besar atau beberapa aktor usaha yang lain pada kejelasan keberlanjutan pembangunan IKN.
MPR RI sekarang ini sedang menuntaskan intisari materi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Kehadiran PPHN akan pastikan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara bukan hanya dilaksanakan di periode pemerintah Presiden Joko Widodo, tetapi diteruskan oleh beragam presiden substitusinya. Hingga beberapa dubes, diplomat, dan investor tak perlu cemas untuk melakukan investasi dalam pembangunan IKN Nusantara, tutur Bamsoet dalam penjelasannya, Jumat (17/6/2022).
Pada pertemuan tersebut, Bamsoet sampaikan pemerintah Presiden Joko Widodo memperlihatkan perhatian untuk lebih memajukan warga Papua. Oleh karenanya, tidak ada argumen untuk negara lain atau organisasi internasional untuk menggoyangkan kedaulatan Indonesia pada Bumi Cenderawasih.
Bamsoet membahas perhatian pemerintahan pada Papua
Bamsoet membahas perhatian pemerintahan pada Papua diantaranya diperlihatkan lewat kenaikan peruntukan Dana Otonomi Khusus, yang sebelumnya 2 % jadi 2,25 % dari plafon Dana Peruntukan Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional di tahun 2022 dibujetkan capai Rp 378 triliun, hingga Dana Otsus Papua capai sekitaran Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 % dibanding outlook APBN 2021 sejumlah Rp 7,6 triliun.
Dari 2,25 % plafon DAU Nasional itu, sekitar 1 % salah satunya didistribusikan untuk pembangunan, perawatan, dan penerapan servis publik; kenaikan kesejahteraan Orang Asli Papua dan pengokohan instansi adat; dan hal-hal lain berdasar keperluan dan fokus wilayah sama sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan, katanya.
Dan 1,25 % yang lain diperuntukkan untuk permodalan pengajaran, kesehatan dan pendayagunaan ekonomi warga, dengan besaran sedikitnya 30 % untuk berbelanja pengajaran dan 20 % untuk berbelanja kesehatan, terang Bamsoet saat berjumpa Duta Besar Selandia.
Ketua DPR RI ke-20 itu menambah Pemerintahan Indonesia akan memekarkan daerah Papua dari sebelumnya dua propinsi jadi lima propinsi. Tiga propinsi baru yang dibuat, yaitu Papua Selatan, Papua tengah, dan Papua Pegunungan tengah.
Indonesia dan Selandia Baru mempunyai kemiripan sebagai negara maritim
Dalam rasio internasional, Pemerintahan Indonesia sudah merencanakan mengundang Komisaris Tinggi Federasi Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, supaya saksikan langsung loyalitas Pemerintahan dalam melakukan pembangunan di Papua, katanya.
Tetapi, karena permasalahan keamanan dan wabah COVID-19, kami harus batasi perjalanan di Indonesia, hingga tunda undangan. Komunikasi secara intensif masih terikat dengan Komisi HAM PBB, tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memperjelas jika Laut Natuna sebagai sisi dari kedaulatan perairan Indonesia. Bukan hanya berdasar keputusan UNCLOS 1982, lanjut Bamsoet, semenjak Juli 2016 keputusan arbitrase internasional yang tangani perselisihan perairan Laut China Selatan di antara Filipina dengan Tiongkok juga menggugurkan claim Nine Dash Line yang selalu jadi dasar untuk Tiongkok untuk kuasai Laut China Selatan.
Mahkamah Arbitrase mengatakan jika kiranya hak tradisionil berbentuk Nine Dash Line seperti di-claim Tiongkok itu benar ada, karena itu hak tradisionil itu sudah luruh bersamaan dengan berfungsinya UNCLOS 1982. Animo perlu dikasih ke Pemerintahan Selandia Baru yang dalam beragam peluang secara terbuka mengumandangkan support pada keputusan itu, katanya.
Ingat di antara Indonesia dan Selandia Baru mempunyai kemiripan sebagai negara maritim, yang selalu mengutamakan ke beragam negara dunia untuk selalu junjung hukum internasional dan pakta PBB mengenai Hukum Laut, tandas Bamsoet.
